DOKTERUNGGAS.COM – ilmu atau kebijakan tentang jagung ini menarik sekali untuk kita ketahui peternak sekalian. Kali ini kami akan kupas habis agar Bapak Ibu peternak paham soal kebijakan jagung ini.
Persoalan seputar kebijakan jagung selalu menjadi perdebatan menarik antara Kementerian Pertanian dengan pengusaha pakan. Merujuk bentangan empirik yang terjadi, perdebatan seputar hal ini selalu mengenai data statistik jagung. Perbincangan terasa kian mengeras saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman menahan impor jagung. Tak hanya pengusaha pakan, peternak mandiri pun protes.
Seperti menjadi topik klasik, perdebatan ihwal data pangan (jagung) salah satu isu pertanian yang paling banyak dibahas. Pemerintah mengklaim bahwa pasokan jagung nasional cukup sehingga impor dikendalikan. Namun faktanya di lapangan, pengusaha pakan dan peternak unggas (ayam) kesulitan mendapatkan jagung.
Sulitnya memperoleh jagung bukan tanpa sebab, harga jagung terus meroket. Sejak awal Agustus hingga November harga jagung tembus di kisaran Rp.5.500-Rp.6.500 per kg pipilan kering. Sementara dalam kondisi normal harga jagung Rp.2.900-Rp.3.200 per kg pipilan kering. Fenomena ini mudah kita pahami sebagai hukum ekonomi: jika suatu barang/komoditi yang dibutuhkan sedikit (langka) maka harga cenderung tinggi.
Berdasarkan angka ramalan II yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) produksi jagung sampai akhir tahun 2015 sebanyak 19,8 juta ton. Angka 19,8 juta ton ini dinilai beberapa kalangan terlalu tinggi. Salah satu petenak layer mandiri di Subang mengamini bahwa jagung benar-benar langka. Artinya, produksi jagung lokal untuk kebutuhan pakan ternak tak terpenuhi.
Benahi data jagung
Hampir semua data statistik pemerintah mengenai pangan bermasalah. Data produksinya cenderung merilis angka yang tinggi. Adanya masalah mengenai data ini sebenarnya sudah diketahui oleh pihak pemerintah sendiri. Di harian Kompas (26/11/201), Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS S Happy Hardjo mengungkapkan, penghitungan luas panen tidak menggunakan metode statistik. Hasil estimasi luas panen sangat dipengaruhi subyektivitas petugas. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mempertanyakan hasil angka ramalan I produksi beras yang mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling.
Dibanding data yang dirilis BPS, data versi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) lebih masuk akal. Tahun 2013, produksi jagung versi USDA sebanyak 9,1 juta ton sedangkan BPS merilis 18,8 juta ton. Tahun 2014, produksi jagung versi USDA sebesar 9,2 juta ton, BPS merilis 19,2 juta ton. Masalah data statistik ini sebenarnya sudah lama dipersoalkan tetapi pemerintah belum juga bisa membenahinya.
Dalam batas penalaran yang wajar, penahanan impor jagung yang bersandar di pelabuhan selama dua bulan lebih, amat dipaksakan. Kita maklum alasan Mentan membuka impor untuk meningkatkan harga jagung di tingkat petani. Namun, jalan tengah Mentan terkesan mengorbankan kepentingan pihak lain. Akibatnya produksi telur ayam turun, harga telur naik, dan ujung-ujungnya mempengaruhi daya beli masyarakat.
Di samping itu, pemerintah perlu menyadari bahwa ada sekitar 300 ribu peternak ayam petelur mandiri. Jika masing-masing peternak memperkerjakan rata-rata 5 orang maka ada 1,5 juta yang bekerja di peternakan layer. Ini belum dihitung yang sudah punya istri dan anak. Bisa ditebak apa yang terjadi jika usaha peternakan layer banyak yang gulung tikar.
Peternakan unggas (ayam) sangat bergantung dengan jagung. Komposisi jagung dalam pakan sebesar 50-55 persen. Kandungan protein, kalori, vitamin A, posfor, pati, dan karotin dalam jagung sulit digantikan dari bahan lain. Kuning telur pada telur ayam sangat dipengaruhi karotin dalam jagung. Produksi telur dan kualitas telur turun jika ayam tidak mengkonsumsi jagung. Di sinilah pemerintah perlu mengkaji lagi seputar kebijakan strategi dalam penyediaan bahan baku bagi pelaku usaha. Kurang tepat untuk mempersoalkan antara membela petani atau membela pengusaha. Petani jagung memang harus disejahterakan tetapi usaha peternakan rakyat, mandiri, atau korporasi juga perlu diberi keluwesan untuk berwirausaha. Jika akar masalahnya adalah data pangan maka membenahi data pangan lebih mendesak.
Dengan melihat potensi salah kebijakan akibat data pangan yang tidak akurat, langkah membenahi pendataan pangan secara jujur, profesional dan terbuka menjadi semacam keniscayaan. Bagaimanapun, jika tidak segera dibenahi, kebijakan serupa berpotensi terjadi kapan saja. Dinas Pertanian daerah dan BPS perlu harus menempatkan petugas lapangan yang mengerti tentang survei. Bila perlu pemerintah menggunakan teknologi pesawat tanpa awak (drone) sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara maju.
Produktivitas rendah
Secara umum, kondisi pertanian nasional saat ini, antara lain: rendahnya kepemilikan lahan (rata-rata 0,3 hektar), minimnya pengetahuan petani dalam penerapan pertanian yang efisien, kurangnya akses permodalan, distribusi pupuk dan pendukung lainnya belum merata, semakin susutnya lahan pertanian tanpa ada upaya perluasan lahan yang masif, dan musim kemarau yang panjang, dll.
Rendahnya produktivitas jagung merupakan salah satu persoalan substansi yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Produktivitas jagung di Indonesia rata-rata masih rendah sekitar 4,1 ton per hektar. Indonesia kalah dibanding Thailand (4,3 ton/ha), Vietnam 4,4 ton/ha, dan China 5,2 ton/ha. Sesungguhnya petani jagung belum sejahtera meskipun harga jagung sedang bagus karena rata-rata produktivitas dan luas lahannya minim. Fakta di lapangan membuktikan bahwa pedagang pengumpul yang paling menikmati naiknya harga jagung ketimbang petani.
Jika dibandingkan dengan Amerika dan Eropa, produktivitas jagung kita masih kalah telak. Amerika merupakan negara yang tingkat produktivitas tertinggi yaitu 9,5 ton/ha. Kemudian diikuti oleh Argentina 7,5 ton/ha, serta Uni Eropa rata-rata 6,2 ton/ha. Dalam upaya mewujudkan pertanian yang berdaulat, pemerintah perlu menggalakkan upaya memperluas lahan baru, membuka akses modal petani, subisdi benih dan pupuk, dll.
Tataniaga impor
Dalam berbagai diskusi mengenai jagung, sejumlah pihak mengusulkan agar tataniaga impor jagung segera dibuat. Pada tanggal 5 Oktober 2015, telah disepakati antara GPMT dan pemerintah bahwa izin impor dilakukan oleh Perum Bulog. Namun, pelaksanaan teknisnya belum berjalan efektif lantaran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) sedang dalam proses penyusunan.
Dalam jangka pendek, untuk menjamin operasional industri pakan, diperlukan kepastian stok dalam waktu tiga bulan ke depan. Dalam satu bulan kebutuhan pabrik pakan terhadap jagung sebanyak 720 ribu ton. Maka dalam tiga bulan ke depan, pemerintah mesti menjamin ketersediaan jagung kepada pabrik pakan sebesar 2,1 juta ton. Usulan GPMT dan peternak layer nasional agar pemerintah mengimpor 50 persen dari kebutuhan selama tiga bulan masih masuk akal. Artinya, izin impor sekitar 1 juta ton masih dalam batas wajar, apalagi diperkirakan adanya keterlambatan masa panen raya.
Berkaca dari fenomena ini, pelajarannya yang bisa dipetik adalah kedaulatan pangan tak bisa dipaksakan bila produkivitas hasil panen jagung rendah. Kemandirian pangan tak dapat dilaksanakan jika data pangan belum dibenahi. Tak ada pesan yang tepat selain mengusulkan pemerintah bersikap lebih adil demi kepentingan nasional.
Salam Sukses !
